BANGKATIMES, PANGKALPINANG – Lambannya penanganan perkara dugaan penerbitan surat tanah perorangan diatas lahan desa oleh Kepala Desa dan Camat serta dugaan penjualan lahan, membuat sejumlah tokoh masyarakat Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, 12 April 2018. Masyarakat mengeluhkan ketidakjelasan dan lamanya proses penyidikan kasus tersebut di Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Bangka Belitung.

Tokoh masyarakat Desa Baturusa Samsuni mengatakan kedatangan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana penanganan perkara yang sudah dilaporkan soal penerbitan hak atas tanah kepada perorangan diatas lahan desa di kilometer 10 seluas 13,5 hektar.

“Laporan disertai bukti ke Polda Bangka Belitung sudah disampaikan perwakilan masyarakat sejak 18 September 2017. Namun 6 bulan berjalan belum diketahui kejelasan penanganan perkara dan perkembangannya sudah sejauh mana. Tadi sudah menemui beberapa penyidik. Mereka bilang masih dalam proses dan butuh waktu mengecek keabsahan surat yang sudah diterbitkan. Mereka mengakui ada kesulitan mencari data pendukung sehingga masih butuh waktu lagi,” ujar Samsuni kepada wartawan usai pertemuan dengan penyidik tipikor Polda Bangka Belitung, Kamis, 12 April 2018.

Menurut Samsuni, keinginan masyarakat lebih mengutamakan agar surat hak atas tanah kepada perorangan tersebut dianulir dan lahan yang ada dikembalikan statusnya menjadi lahan desa. Kalau kembali ke desa, kata dia, masyarakat desa bisa mengelola.

“Penerbitan surat hak atas tanah di lahan desa telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Lahan di kilometer 10 tersebut sudah diakui oleh pejabat kecamatan dan kabupaten masuk sebagai daerah sepadan sebagai lokasi serapan air. Kenapa bisa terbit surat hak atas tanah,” ujar dia.

Samsuni menuturkan pihaknya juga sudah pernah menggelar pertemuan dengan Bupati Bangka Tarmizi H.Saat dan pihak terkait di Kabupaten Bangka terkait persoalan tersebut. Namun sampai sekarang belum ada respon bagaimana kejelasan tindak lanjut hasil pertemuan.

“Kalau dari pemerintah kabupaten kita belum tahu endingnya apakah sudah dianulir apa belum surat yang sudah terbit. Itu lahan milik masyarakat tidak boleh dimiliki perorangan. Terlebih masuk daerah resapan,” ujar dia.

Kepala Subdit III Tipikor Polda Bangka Belitung Ajun Komisaris Besar Slamet Ady Purnomo belum memberikan pernyataan banyak soal kedatangan tokoh masyarakat Baturusa tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa kasus tersebut masih ditangani pihaknya.

“Prosesnya masih berjalan dan sedang ditangani penyidik,” ujar dia singkat.

SERVIO MARANDA

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda