BANGKATIMES, Muntok – Masyarakat penambang di Bangka Barat, benar-benar resah bercampur marah. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sejatinya membuat mereka menambang secara aman, dan pemerintah pun mudah menagih reklamasi, nyatanya diributkan DPRD Kepulauan Bangka Belitung. Para wakil rakyat itu, menambahkan IPR sebagai poin interpelasi kepada Gubernur Erzaldi.

Andri, salah seorang warga pemegang IPR, tak mau tinggal diam saat rencana sumber ‘periuk nasi’ mereka diacak-acak. Warga Parit Tiga ini berharap agar apa yang sudah mereka lakukan didukung oleh semua elemen yang ada.

”Jangan setengah-setengah, Mengenai bapak angkat hal ini kami lakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh naungan, baik dalam penjualan bijih timah, pembayaran pajak dan untuk mendapat K3 serta pengawasan kegiatan tambang dan juga mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan penambangan. Dengan kata lain pertambangan rakyat ini mendapat legalitas dari pemerintah, karena kami mau kerja dengan tenang, selain itu juga kami membuat kesepakatan MoU dengan Bapak angkat, jadi kewajiban kami semua ditanggung oleh Bapak angkat atau pihak pertama,” ujarnya, Minggu, 15 April 2018.

Dikatakannya, skema IPR yang mewajibkan adanya Bapak angkat IPR malahan lebih baik, tidak menimbukan kerugian di pemerintah dan akan sangat membantu meringankan beban pemerintah.

”Kan semua ditanggung oleh bapak angkat, dan tidak mungkin smelter bisa mengaku IPR karena IPR yang diterbitkan atas nama rakyat yang mengajukan, dan secara positif justru bapak angkat yang akan menanggung kerugian seandainya hasil timah yang ditambang pemegang IPR tidak setor ke bapak angkat, dengan kata lain dijual ke pihak lain, karena bapak angkat sudah menanggung semua biaya serta resiko yang cukup besar, sulit IPR tu terlaksana tanpa ada dukungan dari bapak angkat (smelter.red) yang menaungi,” tuturnya.

“Harapan kami pemerintah dan elemen yang ada harus mendukung IPR, agar kami masyarakat tidak lagi dikatakan penambang liar, itu harapan kami, tolong dengar kami,” ujar Andri lagi.

Senada dengan yang dikemukakan Andri, Bambang selaku perwakilan masyarakat Muntok juga mengemukakan hal yang sama. ”Kalau memang Bapak Deddy Yulianto membela kepentingan rakyat, seharusnya janganlah hak rakyat yang ingin berusaha dan mencari makan dengan cara yang benar ini dipermainkan dan dipermasalahkan dibawa ke ranah lain oleh segelintir orang yg ingin menggangu kinerja pemerintah yang telah mendukung rakyat banyak untuk berusaha. Selain itu juga kami menagih janji Pak Didit sebagai Ketua DPRD sebagaimana pernyataan sikap beliau tidak membawa IPR ke ranah interpelasi, tapi ternyata masih diungkit juga dan tidak mungkin pernyataan itu tidak diketahui atau disetujui oleh Ketua? Atau masyarakat harus nambang tanpa izin?” ujarnya mengeluh.

Di sisi lain, warga yang bernama Mezi Fardiansyah dan Aliyas juga mengeluhkan hal yang sama. ”Kami hanya mempertahan hak kami agar interpelasi untuk IPR harus dicabut dan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD agar mendukung penerbitan IPR bukan mempermasalahkannya, sehingga masyarakat dapat bekerja tanpa ada keraguan lagi,” tegas mereka. ”Interpelasi ini justru meresahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Muswandi selaku Koordinator menyatakan, pernyataan mengenai luasan IPR yang diterbitkan 98 hektar itu belum benar dan karena IPR yang baru dikeluarkan 78 hektar. Masing-masing pada tahun 2016 48 hektar, tahun 2017 35 hektar, dan itupun untuk 78 orang, bukan 78 hektar untuk satu orang atau semelter, karena IPR dikeluarkan untuk perorangan 1 ha, untuk kelompok 5 hektar, dan untuk koperasi 10 hektar,” jelasnya.

Dikatakan pula, timah dijual harus melalui LME atau bursa ICDX dan harus berbentuk logam dan akan menghasilkan pajak serta royalti untuk Pemerintah Daerah. ”Kalau masyarakat pemegang IPR dapat hasil tambangnya mau dijual kemana? Karena timah yang dijual harus bentuk logam bukan bijih timah,” tegasnya.

REL | DONNY FAHRUM

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda