BANGKATIMES, PANGKALPINANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung menjerat oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, RA, yang tertangkap tangan melakukan pemerasan terhadap salah satu pengusaha wajib pajak di Bangka dengan pidana pasal 12e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancaman hukumannya 4 sampai 20 tahun penjara. Tersangka kita tahan karena tidak kooperatif dan penyidik berkeyakinan tersangka akan melarikan diri. Hal tersebut terlihat dari proses penangkapan dimana pelaku langsung kabur melarikan diri dari petugas,” ujar Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung Ajun Komisaris Besar Indra Krismayadi kepada wartawan, Senin, 16 April 2018.

Indra mengatakan pegawai yang bertugas di bidang account representatif tersebut ditangkap setelah wajib pajak yang diperas dan merasa tertekan melaporkan tindakannya ke polisi. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan melaporkan kewajiban membayar pajak kepada wajib pajak dengan SMS adanya tunggakan Rp 700 juta.

“Wajib pajak keberatan karena perusahaannya sudah lama tidak beroperasi dan tidak ada transaksi keuangan. Meski begitu, pelaku tetap memaksa. Saat ini, kasus tersebut masih dilakukan pengembangan untuk mengetahui keterlibatan pihak lain bersama pelaku. Sejauh ini sudah lima orang yang kita periksa dan semuanya masih saksi. Kita juga mengagendakan untuk meminta keterangan saksi ahli untuk menjerat pelaku,” ujar dia.

Menurut Indra, wajib pajak yang saat ini berstatus saksi korban melaporkan ke polisi terkena pemerasan dan akan menyerahkan uang yang diminta oleh oknum tersebut dengan iming-iming penundaan pemeriksaan tindak lanjut kewajiban wajib pajak.

“Saat itu kita lakukan penyidikan dan pelaku ditangkap usai menerima uang dari korban di salah satu cafe di Pangkalpinang. Pelaku sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran dengan petugas kami. Dari tangan pelaku kita amankan uang Rp 50 juta dua unit handphone yang digunakan pelaku untuk memeras, sejumlah kartu kredit dan satu unit mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan pelat nomor BN 2219 FB,” ujar dia.

Kepala KPP Pratama Bangka Dwi Haryadi mengatakan pihaknya berterima kasih dengan terungkapnya kasus tersebut dan menjadi bahan perbaikan sistem kedepan. Terungkapnya kasus tersebut, kata dia, menunjukan bahwa masih ada oknum yang perlu dilakukan pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak.

“Masyarakat silahkan bantu awasi proses perbaikan dan reformasi birokrasi di kami agar bisa lebih baik lagi. Kita punya saluran pengaduan untuk melaporkan adanya pelanggaran. Kita harap masyarakat juga tidak mencoba mengiming-imingi petugas kami dalam membayar pajak,” ujar dia.

Dwi menambahkan kasus tersebut menjadi pelajaran baginya untuk mengawasi seluruh pegawai dan meningkatkan kualitas pengawasan. Dia berjanji kedepan akan meningkatkan pengawasan dengan memaksimalkan sistem uji petik sebagai upaya pengawasan melekat bagi pegawai.

“Uji petik kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana sikap dan tindakan petugas kita kepada wajib pajak. Kedepan ini akan ditingkatkan. Sedangkan untuk oknum tersebut, saat ini sudah dikenakan skorsing. Dan untuk sanksi selanjutnya, kita menunggu putusan incrach pengadilan. Meminta sesuatu dari wajib pajak itu sudah masuk kategori berat,” ujar dia.

SERVIO MARANDA

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda