BANGKATIMES, PANGKALPINANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang dalam sidang dengan agenda penuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jumat, 20 April 2018, menuntut calon Wakil Walikota Pangkalpinang Ismiryadi dengan 40 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Ismiryadi yang berpasangan dengan Endang Kusumawati calon Walikota Pangkalpinang nomor urut 4 diduga melanggar Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 55 ayat 1 KUHP.

JPU Raden Isjunianto mengatakan tuntutan 40 bulan penjara diberikan karena minimal tuntutan perkara tersebut 36 bulan penjara. Selain itu, ada hal yang memberatkan terdakwa Ismiryadi selama persidangan.

“Kita melakukan pertimbangan terkait fakta-fakta yang ada di persidangan. Ada hal yang memberatkan terdakwa, yakni tidak mendukung apa yang menjadi tujuan akhir program kampanye dan berbelit-belit selama persidangan,” ujar Raden Isjunianto kepada wartawan, Jumat, 20 April 2018.

JPU, kata Raden, tidak mempermasalahkan opini penasehat hukum terdakwa yang menyebutkan ada berbagai kejanggalan dari mulai proses pemeriksaan hingga penuntutan. Pihaknya, kata dia, yakin hakim sudah bisa menilai dari semua fakta yang terungkap selama persidangan.

“Kalau opini pihak terdakwa boleh saja. Hakim sudah bisa menilai. Nanti sore sidang kita lanjutkan dengan agenda tanggapan pihak terdakwa terhadap tuntuan ini. Untuk vonis juga akan dilakukan hari ini,” ujar dia.

Kuasa hukum Ismiryadi, Saleh mengatakan tuntutan yang disampaikan JPU tidak masuk logika karena selama persidangan tidak satu pun saksi yang mengatakan token listrik diisi langsung oleh terdakwa Ismiryadi. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa disebutkan jika yang harus bertanggung jawab adalah terdakwa Ismiryadi.

“Kita ini orang terdidik dan punya logika. Itu tidak masuk logika sama sekali. Diakhir pembacaan surat dakwaan, JPU juga menyebutkan walaupun tidak secara langsung bahasanya tetap dilakukan Ismiryadi. Kalau memang disebutkan tidak secara langsung, masa kemudian saudara Ismiryadi yang harus bertanggung jawab,” ujar dia.

Saleh menambahkan pihaknya menemukan ada kejanggalan dimana ada 10 berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ditandatangani saksi. Terkait hal itu, kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam.

“BAP seperti paduan suara seolah-olah sudah dibuat. 10 BAP tanpa tandatangan itu akan kita bongkar. Kita juga akan melaporkan beberapa orang saksi karena diduga memberi keterangan palsu usai persidangan ini. Sekarang kita fokus dulu untuk pembelaan terhadap tuntutan,” ujar dia.

SERVIO MARANDA

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda