BANGKATIMES, PANGKALPINANG – Penyidikan perkara tindak pidana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang diduga dilakukan 13 anggota DPRD Kota Pangkalpinang, resmi ditutup. Dengan demikian, perkara tersebut hanya menyentuh Budik Wahyudi, bendahara DPRD, yang sudah diketuk vonis 1,5 tahun penjara.

Kepastian penutupan penyidikan kasus SPPD fiktif itu, disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Adityawarman, dalam sesi konferensi pers peringatan Hari Bhakti Adhyaksa. Adanya pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan terperiksa 13 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang, menjadi dasar penghentian penyidikan kasus tersebut.

“Kejaksaan memegang asas restorative justice, penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsipnya adalah berapa uang nehara kembali, bukan menghukum orang,” kata Adityawarman, Senin, 23 Juli 2018.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

“Karena sudah mengembalikan keuangan negara, (perkara SPPD fiktif itu) jelas kami nyatakan ditutup,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.

Perkara SPPD fiktif mulai mengemuka pada Februari 2017 lalu dengan menyeret 13 nama anggota DPRD Pangkalpinang. Pembayaran uang dinas tetap dilakukan meskipun anggota dewan tidak hadir dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Belakangan, seluruh anggota dewan telah mengembalikan uang yang mereka terima dengan status sebagai saksi.

DONNY FAHRUM

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda