BANGKATIMES, PANGKALPINANG – Marshal Imar Pratama, pelapor kasus kampanye dua calon Dewan Perwakilan Daerah atas nama terlapor Alexander Fransiscus dan Bahar Buasan merasa janggal atas putusan yang dijatuhkan Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, pada sidang adjudikasi yang berlangsung Senin, 25 Maret 2019. Sanksi berupa teguran administratif yang dijatuhkan Bawaslu, dirasakannya jauh dari rasa keadilan.

Menanggapi putusan Bawaslu tersebut, Marshal mengatakan dia akan melaporkan Bawaslu Babel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Saya sudah dengar putusannya tadi kalau terlapor kena sanksi teguran tertulis, dan sikap saya secepatnya akan melaporkan ke DKPP,” kata Marshal, Senin, 25 Maret 2019.

Pembacaan putusan sidang adjudikasi dilakukan oleh dua majelis pemeriksa, Jafri yang didampingi oleh Andi Budi Yulianto, dalam sidang yang berlangsung di Bawaslu Babel. Keduanya bergantian membacakan putusan, tanpa kehadiran Edi Irawan dan Firman Pardede.

“Memutuskan, satu, menyatakan terlapor satu saudara Alexander Fransiscus dan terlapor dua Saudara Bahar Buasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum berupa perbuatan melakukan kampanye pemilihan umum tahun 2019 untuk peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota. Dua, memberikan teguran tertulis kepada terlapor satu Saudara Alexander Fransiscus dan Terlapor dua Saudara Bahar Buasan agar tidak melakukan kampanye untuk peserta pemilu lain,” demikian bunyi akhir putusan yang dibacakan Ketua Majelis Pemeriksa, Jafri.

Bunyi putusan tersebutlah, yang menurut Marshal jauh dari tuntutan yang disampaikannya, berupa diskualifikasi. “Hal ini sangat mengiris hati, mengingat petitum yang saya buat hanya menempatkan satu item saja yaitu diskualifikasi dari peserta pemilu dan tidak ada item yang lainnya selain itu,” kata Marshal, ketika dihubungi.

Terlebih, dikatakannya, putusan majelis yang mengatakan terlapor berkampanye untuk peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota, justru tak terjadi. “Yang ada malah terlapor mengkampanyekan dirinya sendiri dengan menyebut nomor urut di acara kampanyenya caleg. Itu jelas ada di videonya. Atas bunyi putusan yang dibacakan tadi sore, makin meyakinkan saya untuk menuju pelaporan ke DKPP,” kata Marshal.

DONNY FAHRUM

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda