BANGKATIMES, Pangkalpinang – Dinamika perdagangan timah saat ini menemui ‘kerikil kecil’ yang membuat kegiatan ekspor terhenti. Tak ayal, membuat volume ekspor timah batangan menurun drastis di pengujung tahun 2018. Di bulan November, tercatat hanya sejumlah 2.150 metrik ton.

Padahal, laju kinerja kegiatan ekspor sepuluh bulan sebelumnya di tahun 2018 ini, terbilang bagus. Data Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) yang tersaji dalam acara Indonesia Tin Conference & Exhibithion (ITCE) 26 November 2018, di Jakarta, kinerja ekspor dari bulan Januari hingga Oktober 2018 mencapai 67.038 metrik ton. Dengan total transaksi yang dibukukan sebesar US$ 1.36 miliar.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, sebenarnya jumlah tersebut hampir mendekati. Karena di akhir tahun lalu, ekspor timah tercatat sebanyak 78.241 metrik ton dengan total transaksi senilai US$ 1.57 miliar.

Turunnya volume ekspor di bulan November 2018 yang hanya sejumlah 2.150 metrik ton, sebagai imbas dari terhentinya kegiatan ekspor dari beberapa eksportir. ICDX harus menghentikan perdagangan sejak pertengahan Oktober dari timah batangan dan bijih timah yang asalnya diverifikasi oleh PT Surveyor Indonesia, menyusul laporan polisi yang berkaitan dengan penjualan mineral dari sumber tanpa izin.

Untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif bagi perdagangan timah, pengamat pertambangan Patris Lumumba mempunyai solusi tersendiri yang bisa dipertimbangkan.

Dikatakannya, kisruh pertimahan sekarang yang semakin carut marut, dimulai dari penambang sampai ke ekspor atau perdagangan yang tak kunjung selesai. Kemudian, kisruh legal dan ilegal, kisruh antar institusi, konflik ICDX, kisruh lembaga survey, permasalahan smelter timah swasta, dan lain-lain.

“Untuk itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan status timah menjadi barang strategis, agar regulasi dari penambangan sampai ke perdagangan menjadi terkendali,” kata Patris Lumumba, Selasa, 27 November 2018.

Kalau dikembalikan ke barang strategis, lanjut Patris, maka yang boleh mengelola hanya negara sendirian melalui BUMN tanpa ada lagi swasta.

Barang strategis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan Umum.

DONNY FAHRUM

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda