BANGKATIMES, Belitung –┬áKementerian ESDM bersama PT Timah Tbk menggelar Workshop Nasional Reklamasi Laut. Kegiatan bertema “Konsep dan Implementasi Reklamasi /Rehabilitasi Laut pada Kegiatan Usaha Pertambangan Timah di Laut” tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, akademisi dari Institut Pertanian Bogor dan Universitas Bangka Belitung. Workshop berlangsung selama dua hari Kamis-Jumat (29-30/11) bertempat di BW Suites Hotel, Tanjungpandan, Belitung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sri Raharjo melalui Kasubdit Perlindungan Lingkungan dan Minerba, Ir. Lidya Hardiyani, Msi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bisa berdampingan dengan usaha-usaha lainnya. Namun ia juga menekankan bahwa kegiatan pertambangan juga harus selaras dengan upaya rehabilitasi lingkungan.

“Pemulihan terhadap kualitas dan kondisi perairan laut beserta biota di dalamnya menjadi aspek prioritas yang perlu diperhatikan dalam kegiatan usaha pertambangan, termasuk tambang laut,” katanya.

Ia mengapresiasi kegiatan workshop ini karena dapat menjadi forum komunikasi dan berbagi antarpemangku kepentingan terkait untuk memahami baik secara regulasi, dasar keilmiahan serta praktek terbaik terkait progrm rehabilitasi atau reklamasi laut.

Salah satu narasumber, Kasi Perlindungan Lingkungan dari Kementerian ESDM, Jajat Sudrajat, ST, Msi menjelaskan bahwa dalam hal reklamasi laut, PT Timah merupakan salah perusahaan yang leading dalam kegiatan reklamasi laut.

Jajat menjelaskan bahwa berdasarkan Kepmen ESDM no 1827/2018 tentang Pelaksanaan Reklamasi Laut, dalam hal kegiatan reklamasi tahap Operasi Produksi maka rencana reklamasi wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi pengelolaan kualitas air laut, pencegahan dan penanggulangan terhadap abrasi atau pendangkalan sungai, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Sedangkan Kasubdit Restorasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Direktur Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Saputra Ginting, Phd menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan rehabilitasi harus melalui prosedur-prosedur yang matang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

“Dalam aspek pelaksanaan rehabilitasi misalnya, pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat serta perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami harus diperhatikan,” ujarnya.

Sedangkan dalam aspek pemeliharaan, ia menekankan agar dapat mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik serta menjaga ekosistem atau populasi yang telah direhabilitasi dari pengaruh alam dari kegiatan manusia.

“Kita juga harus mengubah mindset bahwa laut bukanlah keranjang sampah. Kami juga beranggapan bahwa zonasi itu penting,” ujarnya.

Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerial Lingkungan dan Kehutanan, Nugroho Indra Windardi, mengatakan semua kegiatan penambangan di laut wajib Amdal. Namun harus ditekankan juga bahwa Amdal bukan hanya sekedar baku mutu.

Ia berkesimpulan, lingkungan harus diperhatikan pada saat perencanaan, bukan pada saat kerusakan sudah terjadi.

Materi workshop pada sesi kedua lebih pada konteks implementasi rehabiltasi/reklamasi laut seperti teknik transplantasi terumbu karang, penanaman dan pemeliharaan mangrove dan sebagainya.

Menurut Beginer Subhan, Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, teknik dan metode rehabilitasi tidak harus baku. “Pelaku rehabilitasi bisa melakukan inovasi-inovasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dosen Kelautan dan Perikanan Universitas Bangka Belitung, Indra Ambalika. Namun ia mengingatkan jika metode dan teknik rehabilitasi yang dilakukan tidak tepat, sama halnya dengan membiarkan terumbu karang tumbuh tidak seperti yang diharapkan.

RELEASE

Bagikan.

Tentang Penulis

Komentar Anda