Bangkatimes.com|Pangkalpinang – Juhaini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mewakili Wali Kota Pangkalpinang menghadiri undangan Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi Derah oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (RSC) Lt.2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (20/10/25).
Juhaini dalam jumpa pers menyampaikan hasil rapat koordinasi (rakor) terkait pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri, setidaknya ada tiga pembahasan yaitu arah Menkeu dalam percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah dimotori oleh mesin pemerintah dan swasta, dan realisasi keuangan nasional.
“Kami menghadiri rakor pada Senin 20 Oktober 2025 terkait pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri mewakili Wali Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil rakor tadi, ada beberapa bahasan yakni diskusi arah Menkeu terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dimotori oleh mesin pemerintah dan swasta, dan realisasi keuangan nasional untuk pendapatan di angka 70,70% dan belanja 56,07%,” ujarnya.
Juhaini menyambung bahwa realisasi keuangan Kota Pangkalpinang di angka 69,30% yaitu berada di tengah atau di antara realisasi keuangan daerah tertinggi dan terendah pada skala nasional.
“Berkaitan dengan realisasi keuangan daerah, kita dalam hal ini Kota Pangkalpinang di angka 69,30% yang berada di tengah atau di antara tertinggi dan terendah pada skala nasional. Realisasi keuangan daerah tertinggi di Banjar Baru di angka 87,99% sedangkan yang terendah berada di Prabumulih yakni 56,60%,” sambungnya.
Juhaini menyampaikan juga bahwa arahan dari Menkeu dalam rakor tersebut berfokus pada kepala daerah dalam 90 hari ke depan untuk mengoptimalkan pengelolaan realisasi keuangan di daerah masing-masing.
“Fokus dalam rakor ini adalah arahan untuk kepala daerah dalam 90 hari ke depan yaitu mengelola dana Pemda di bank dengan efisien yang diutamakan bank daerah, percepatan belanja yang berkualitas yang tidak hanya cepat tapi tepat sasaran untuk mendorong ekonomi dalam meningkatkan layanan publik dan memperkuat PAD, serta memperkuat tata kelola dengan integritas kepercayaan publik dan investor,” tungkasnya.
By: B..
