Bangkatimes.com|Pangkalpinang – Penjabat (Pj.) Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin menghadiri undangan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Aktivitas Tambang Ilegal di Kelurahan Opas Indah, rapat tersebut dilaksanakan bersama Forkopimda dan jajaran Pemkot Pangkalpinang di Smart Room Center, Lt.2 Kantor Walikota Pangkalpinang, selasa (16/09/25).
Pj. Walikota Pangkalpinang dalam rapat tersebut menegaskan bahwa penambangan ilegal di Kelurahan Opas Indah sudah melanggar hukum dan berdampak bagi masyarakat sekitar.
“Sebenarnya dari kebijakan yang ada dalam wilayah Kota Pangkalpinang tidak diperkenankan melakukan aktivitas penambangan timah ilegal, artinya ini sudah melanggar hukum. Pengaduan dari masyarakat yang telah berdampak akibat penambangan ilegal tersebut seperti kerusakan jembatan, lingkungan terutama ekosistemnya, polusi suara, serta konflik masyarakat itu sendiri antara pro dan kontra. Pemerintah harus sigap merespon aspirasi tersebut dan tidak akan pernah memberikan ruang penambangan dalam bentuk apapun di wilayah Kota Pangkalpinang,” tegasnya.
Pj. Walikota Pangkalpinang juga menambahkan bahwa tuntutan masyarakat terkait aktivitas Tambang Ilegal di Kelurahan Opas Indah di antaranya melakukan tindakan hukum, koordinasi dengan pihak berwajib, patroli dari pihak keamanan, reklamasi, dan menyambangi warga terdampak.
“Kami dalam hal ini aset Pemkot juga merasakan dampaknya. Dinas terkait segera diidentifikasi dan diinventarisir segera dilaporkan ke kami. Dari beberapa tuntutan masyarakat meminta kita untuk melakukan tindakan hukum, melaksanakan koordinasi dengan pihak berwajib, patroli secara berkala dan berkesinambungan dari pihak keamanan, segera reklamasi lingkungan, serta menyambangi warga setempat yang terdampak bersama para nelayan,” tambahnya.
Pj. Walikota Pangkalpinang juga meminta Forkopimda terkait untuk segera membentuk satgas gabungan atau tim terpadu terkait tindak lanjut aktivitas tambang ilegal. Ia berharap kehadiran Pemkot Pangkalpinang dapat dirasakan masyarakat terkait solusi kebijakan aktivitas tambang ilegal.
“Saya meminta Forkopimda terkait segera membuat satgas gabungan atau tim terpadu terkait tindak lanjut aktivitas tambang ilegal serta rencana aksi nyata dan pembagian tugas baik dari patroli keamanan maupun penegakan hukumnya, dan inventarisir titik-titik penambangan ilegal. Karena lingkungan asri, aset Pemkot, dan kenyamanan berkehidupan melalui kehadiran Pemkot Pangkalpinang harus dirasakan masyarakat sepenuhnya,” tutupnya.
By: B..
