Bangkatimes.com|Pangkalpinang – Juhaini Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mewakili Penjabat Walikota Pangkalpinang menghadiri undangan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah oleh Kemendagri RI melalui Zoom Meeting di Smart Room Center Lt.2 Kantor Walikota Pangkalpinang, selasa (06/05/25).
Acara tersebut menghadirkan narasumber sosialisasi yang di antaranya Reda Manthovani dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Fahrid Amran Deputi I Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Didik Agung Widjanarto Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK serta Boro Windu Danandito. Sementara itu, Pemkot Pangkalpinang hadir secara daring melalui zoom meeting.
Salah satu agenda penting dalam pertemuan ini adalah penyampaian nota kesepahaman (MoU) pengawasan perizinan di daerah yang telah ditandatangani oleh Kemendagri, Kejaksaan RI, Polri, KPK RI, dan Bappisus pada 4 Februari 2025 lalu.
Nota kesepahaman tersebut memuat tiga poin utama, yang pertama adalah pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), peningkatan kapasitas serta pemanfaatan sumber daya manusia, termasuk sebagai narasumber, ahli, dan pelatih, serta penegasan tindak lanjut hasil pengawasan.
Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya tata kelola perizinan yang bersih dan efisien.
“Pastikan penyelenggaraan perizinan dilaksanakan sesuai SOP. Harus cepat, mudah, murah, dan transparan. Tidak boleh ada penambahan syarat-syarat di luar ketentuan pemerintah,” ucapnya.
Tito juga meminta agar seluruh Pemda melakukan evaluasi regulasi dan SOP yang menghambat pelayanan perizinan, serta segera melaporkannya ke Tim Pusat. Tito mendorong optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai pusat layanan terpadu di daerah.
“Semua layanan perizinan harus terintegrasi dalam satu atap. Bagi daerah yang belum memiliki MPP, segera bentuk,” ungkapnya.
By: B..
