Bangkatimes.com|Pangkalpinang – Akhmad Subekti Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang didampingi Donal Tampubolon selaku Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang menghadiri undangan Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelesaian Administrasi Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (SRC), Lt.2 Kantor Walikota Pangkapinang, kamis (17/07/25).
Donal mewakili Pemkot Pangkalpinang pada saat pemaparan kepada Kemendagri bahwa penyaluran anggaran dana hibah untuk Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang kepada penerima hibah terkhusus penyelenggara pemilu sudah 100%.
“Penyaluran anggaran untuk Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sudah sesuai dengan diskusi kami dengan pihak penerima hibah yakni ada 3 tahap, untuk kondisi saat, KPU dan Bawaslu Kota Pangkalpinang sudah dicairkan 100%, sementara itu untuk TNI sedang proses pencairan tahap 3 dan kami masih menunggu usulan untuk pencairan, Polresta Pangkalpinang kita juga sedang proses sudah disampaikan,” paparnya.
Ia melanjutkan pemaparan tersebut mengenai jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri atas TPS Reguler Khusus yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pangkalpinang.
“Untuk jumlah pemilih yang sudah ditetapkan sebagai DPT Kota Pangkalpinang sebanyak 169.016 pemilih yang terdiri atas 83.704 pemilih laki-laki dan 85.312 pemilih perempuan. Sedangkan jumlah TPS ada 315 yang terdiri atas 311 TPS Reguler yang tersebar di 42 kelurahan dan 4 TPS Khusus yang tersebar di Lapas Anak, Lapas Perempuan, Lapas Tuatunu, dan Lapas Narkoba,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Ia menyambung bahwa ada beberapa langkah Pemkot Pangkalpinang yang telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan mitigasi terhadap potensi kerawanan dan antisipasi pada tahapan pemilihan.
“Pemkot Pangkalpinang juga telah melakukan mitigasi terhadap potensi kerawanan dan antisipasi yang di antaranya netralitas ASN dan perangkat RT/RW, cuaca pada hari pelaksanaan, partisipasi masyarakat, logistik pemilihan, politik hitam, politik uang, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dan lainnya yang telah berkoordinasi dengan pihak terkait,” sambungnya.
By: B..
