PANGKALPINANG
– Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang, Fahrizal menyebut Sekretaris Daerah Pangkalpinang “Radmida Dawam” berdasarkan Undang-Undang ASN sudah mencapai batas maksimum menjadi Pejabat Tinggi Pratama yaitu lima tahun.
“Bu Radmida ini menjabat Sekda sudah sejak 2016, jadi memang batas maksimum pejabat tinggi pratama untuk menduduki suatu jabatan minimal 5 tahun”, ucap Fahrizal.
Setelah dari itu, tambah Fahrizal, ada yang namanya evaluasi kinerja (job fit), jadi apa yang pihaknya lakukan hari ini sudah berdasarkan Undang-Undang.
“Dan bu Radmida sudah menjabat 6,5 tahun itu artinya sudah bonus perpanjangan juga”, jelas Fahrizal.
Menurut Deputy K-MAKI (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi), Feri Kurniawan menyebut wajar kebijakan Wali Kota Pangkalpinang, karena perlu penyegaran organisasi dan juga kesempatan berkarier Kepala OPD lainnya di jenjang jabatan Sekda Kota Pangkalpinang.
“Namun menjadi tidak baik ketika masalah mutasi jabatan ini di bawah ke ranah publik dengan pernyataan terzolimi”, ucap Feri Kurniawan.
Secara tidak langsung, Feri menilai hal tersebut mendiskriditkan Wali Kota Pangkalpinang dan terkesan menyesali kehilangan jabatan.
“Pernyataan mantan sekda yang tidak mempermasalahkan kehilangan jabatan namun menyesali proses pencopotannya menunjukkan dua sisi yang berbeda yakni ikhlas tapi tak rela”, tutur Feri Kurniawan.
Feri Kurniawan menambahkan, sikap diam Wali Kota Pangkalpinang patut di apresiasi selaku pimpinan yang tidak ingin berpolemik dan menjatuhkan martabat anak buah di depan publik.
“Selaku pejabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan melebihi batas kuota 5 tahun harusnya merasa bangga karena bisa di percaya sedemikian lama. Semua jabatan pasti akan berakhir dan menjalani purna bakti karena batas pengabdian”, pungkas Feri Kurniawan. (**/Red)
