Bangkatimes.com|Pangkalpinang – Akhmad Subekti Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Penjabat (Pj.) Walikota Pangkalpinang menghadiri undangan Acara Sosialisasi Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 oleh LAN RI Melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (SRC), Lt.2 Kantor Walikota Pangkalpinang, rabu (11/06/24).
Evy dari LAN RI melalui zoom meeting mengatakan bahwa Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 menggunakan sistem berbasis web yang lebih efektif dan memudahkan. Pada laman profil disediakan nama kebijakan, sektor kebijakan, dasar hukum kebijakan, dan nama program/kegiatan untuk diisi.
“Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 menggunakan sistem yang harus dipenuhi berbasis web yang tentunya lebih efektif dan memudahkan, objek kebijakan yang diinput harus telah terimplementasi. Beberapa hal yang akan diisi adalah laman profil yang di antaranya nama kebijakan, sektor kebijakan, dasar hukum kebijakan, dan nama program/kegiatan,” ungkapnya.
Evy juga menambahkan bahwa sektor kebijakan dan dasar hukum kebijakan telah disediakan pilihan, hal yang belum ada telah diberikan pilihan lainnya sebagai alternatif. Sedangkan nama program/kegiatan juga mencantumkan tahun berlaku, keterlibatan, dan surat penunjukan.
“Sektor kebijakan dapat memilih beberapa kategori seperti infrastruktur, pangan, ketenagakerjaan, sosial, pendidikan, kesehatan, aparatur negara, lingkungan, dan lainnya untuk menambahkan sektor yang belum ada. Dasar hukum kebijakan juga harus sesuai dengan arah kebijakan yang dapat berupa UU, PP, Perpres, Permen, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Komisi, Perda, Pergub, Perwako/Perbup, atau lainnya. Sedangkan nama program/kegiatan juga mencantumkan tahun berlaku, keterlibatan, dan surat penunjukan,” tambahnya.
Sementara itu, Subekti ketika ditemui awak media menyampaikan bahwa Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 berupa kebijakan yang telah dibuat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga bisa memberikan bukti dan sudah terimplementasi dinilai setiap tahunnya untuk melihat Indeks Kualitas Kebijakan.
“Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 berupa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah maupun kementerian selalu dinilai setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah baik kota, kabupaten, dan provinsi berlomba-lomba untuk membuat kebijakan. Tentunya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga bisa memberikan bukti dan sudah teruji,” imbuhnya.
By: B..
